Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan state of affairs, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
The Perppu drastically simplifies the methods that The federal government have to acquire to prohibit and dissolve CSOs. It eliminates the role of the court docket in general, the two in approving or overseeing the dissolution method.
Regulation No. 11 of 2008 relating to Electronic Info and Transactions (EIT) Regulation provides a lawful basis for World wide web-based commerce in Indonesia and codifies several World wide web-based offenses. However, it has also criminalized World wide web-dependent insults and defamation, with noticeably stronger penalties than those controlled during the Legal Code. The federal government has utilised the Law to demand quite a few individuals, particularly journalists, activists, human rights defenders, and teachers and college students. In 2021, as an example, two scientists of Indonesia Corruption View were charged underneath the EIT Law with defamation, adhering to their publication of a research over general public officials’ involvement in advertising and marketing a controversial drug to take care of COVID-19.
Reformasi Intelijen Indonesia (RII) telah terus menjadi agenda penting dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri.
Period orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.
Moreover, the government declared Papua KKB (a Papuan independence armed team) a terrorist Corporation under the Regulation No. 5/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and peaceful endeavours connected with Papuans’ legal rights to self-dedication and independence, given that the Legislation criminalizes those that ‘unfold terms, attitudes or conduct, crafting, or Exhibit with the purpose of inciting an individual or team of people to commit violence or threats of violence’.
eleven/S.D tahun 1946, tugas pokoknya sebagai berikut: ”Mengawasi semua aliran dan memusatkan segala minatnya kepada hajat-hajat dan tujuan-tujuan dari seseorang atau golongan penduduk yang ada atau timbul di daerah Republik Indonesia atau yang datang dari luar, yang dianggap dapat membahayakan kesentausaan Negara Indonesia dan sebaliknya membantu hajat dan cita-cita seseorang atau golongan penduduk yang bermaksud menyentausakan negara dan keamanan Republik Indonesia serta tugas riset dan analisis lainnya.”
Jika yang dimaksud Prabowo dengan “bermain saham sama dengan berjudi” adalah spekulasi tanpa analisis yang matang, maka argumen tersebut dapat diterima.
Regardless of not becoming authoritative, this document is still considered to be a growth within the security of human rights defenders.
Reformasi Intelijen Indonesia masih membutuhkan perbaikan dalam pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, intelijen nasional dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi dilemma fixing malah asik menjadi issue taking.
Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan mendapatkan informasi lebih lanjut masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip a thousand address, artinya personel intelijen tersebut memiliki 1000 identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut. Keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sangat berat selalu dipundak mereka, yang bisa diibaratkan "berhasil tak dipuji, gagal dicaci-maki, mati tidak diakui".
In accordance with the Law on Foundations, the Ministry need to reply within 30 days following the ask for for registration of the foundation is acquired. In case a confirmation from a suitable ministry/ establishment is needed, the Ministry have to reply in just 14 days after the confirmation is obtained or 30 days after the request for your confirmation is submitted.